PT SOLID BERJANGKA MAKASSAR - Capres Prabowo subianto
kerap membagi-bagikan buku 'Paradoks Indonesia' dalam kegiatan
politiknya. Buku yang dia tulis itu banyak mengkritisi soal kebijakan
ekonomi, selain itu Prabowo juga membanding-bandingkan Indonesia dengan
Tiongkok (China).
baca juga :Solidgold
Cetakan pertama buku Paradoks Indonesia diterbitkan pada Februari 2017. Pada bab awal, Prabowo menulis bahwa ekonomi di Indonesia salah urus.
Cetakan pertama buku Paradoks Indonesia diterbitkan pada Februari 2017. Pada bab awal, Prabowo menulis bahwa ekonomi di Indonesia salah urus.
"Misalkan, kita bisa bandingkan pencapaian kita dengan Tiongkok, dan
negara tetangga kita Singapura. Perbedaan besar ekonomi atau pendapatan
domestik bruto (PDB) Tiongkok, pada periode 30 tahun sejak 1985 sampai
2015, adalah 35 kali lipat. Pada tahun 1985, PDB Tiongkok adalah $ 309
miliar - angka ini naik ke $ 11.008 di tahun 2015. Sebagai perbandingan,
dalam periode yang sama, besar ekonomi Singapura tumbuh 15 kali lipat.
Besar ekonomi Indonesia hanya tumbuh 10 kali lipat," papar Prabowo dalam
bukunya.
Prabowo kemudian mempertanyakan soal cara Tiongkok mencapai pertumbuhan
ekonomi yang signifikan. Setelah itu dia membedah kebijakan yang
dilakukan China.
"Menurut kajian banyak ahli ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa begitu cepat karena Tiongkok secara sungguh-sungguh mengimplementasikan prinsip-prinsip state capitalism, atau kapitalisme negara. Artinya, seluruh cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan seluruh sumber daya alam dikuasai oleh negara," tulis Prabowo.
"Menurut kajian banyak ahli ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa begitu cepat karena Tiongkok secara sungguh-sungguh mengimplementasikan prinsip-prinsip state capitalism, atau kapitalisme negara. Artinya, seluruh cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan seluruh sumber daya alam dikuasai oleh negara," tulis Prabowo.
Menurut Prabowo, seluruh BUMN di China dikuasai penuh oleh negara.
Tiongkok, kata Prabowo, menjadikan BUMN sebagai ujung tombak
pembangunannya.
"Sementara itu, kita, walaupun bunyi Pasal 33 UUD 1945 hampir sama
dengan prinsip kapitalisme negara ala Tiongkok, dalam mengelola
cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak
dan sumber daya alam, kita malah banyak menyerahkan pengelolaan ekonomi
kita ke mekanisme pasar," papar Prabowo.
baca juga :PT Solidberjangka
Prabowo memandang ada kesalahan dalam pengelolaan kebijakan ekonomi di Indonesia. Prabowo lalu menyebut China menjalankan kebijakan seperti tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, namun dia tak secara eksplisit meminta RI mengikuti China.
Prabowo memandang ada kesalahan dalam pengelolaan kebijakan ekonomi di Indonesia. Prabowo lalu menyebut China menjalankan kebijakan seperti tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, namun dia tak secara eksplisit meminta RI mengikuti China.
baca juga :PT Solidgold Berjangka
"Dengan kata lain, kita tidak secara sungguh-sungguh menjalankan Pasal 33 UUD 1945, sementara Tiongkok menjalankannya," ungkap Prabowo.
"Dengan kata lain, kita tidak secara sungguh-sungguh menjalankan Pasal 33 UUD 1945, sementara Tiongkok menjalankannya," ungkap Prabowo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar