PT SOLID BERJANGKA MAKASSAR - Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kritik tersebut memunculkan pro dan kontra.
Prabowo memberi kritik dengan menyebut sistem ekonomi Indonesia yang saat ini menyimpang. Dia juga mengatakan kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai asing. Tak hanya itu, Prabowo menuding TNI kini lemah.
Tak terima, PDIP balik menyerang Prabowo. PDIP mengungkit soal kebijakan ayah Prabowo yang pernah menjadi pejabat, Sumitro Djojohadikusumo, dan mantan mertua Prabowo yang merupakan Presiden RI ke-2, Soeharto.
Prabowo memberi kritik dengan menyebut sistem ekonomi Indonesia yang saat ini menyimpang. Dia juga mengatakan kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai asing. Tak hanya itu, Prabowo menuding TNI kini lemah.
Tak terima, PDIP balik menyerang Prabowo. PDIP mengungkit soal kebijakan ayah Prabowo yang pernah menjadi pejabat, Sumitro Djojohadikusumo, dan mantan mertua Prabowo yang merupakan Presiden RI ke-2, Soeharto.
"Aku harus mulai dengan bagaimana ayahnya mengajukan UU PMA
(penanaman modal asing) yang copas dari Amerika Serikat yang tidak
memberi ruang kepada koperasi untuk tumbuh," ungkap politikus PDIP Eva
Kusuma Sundari
Eva juga menyoroti kebijakan yang pernah dilakukan Soeharto ketika masih
menjadi presiden. Ini terkait dengan kebijakan dalam aspek
perekonomian.
"Atau perjanjian Jenewa yang (mantan) mertuanya kasih konsesi ke perusahaan-perusahaan tambang sebagai konsesi atas penurunan Sukarno dan perjanjian Freeport yang merugikan kita hingga sekarang," kata Eva.
Senada dengan PDIP, PPP menilai kritikan Prabowo salah alamat. PPP mengingatkan, sistem ekonomi yang mengizinkan negara lain masuk berinvestasi ke Indonesia dimulai pada era Soeharto.
"Atau perjanjian Jenewa yang (mantan) mertuanya kasih konsesi ke perusahaan-perusahaan tambang sebagai konsesi atas penurunan Sukarno dan perjanjian Freeport yang merugikan kita hingga sekarang," kata Eva.
Senada dengan PDIP, PPP menilai kritikan Prabowo salah alamat. PPP mengingatkan, sistem ekonomi yang mengizinkan negara lain masuk berinvestasi ke Indonesia dimulai pada era Soeharto.
BACA JUGA : Solidberjangka
"Kalau Pak Prabowo menisbahkan apa yang disampaikan, apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada pemerintahan Jokowi maka jelas salah alamat. Mengapa? Karena keadaan ekonomi seperti ini di mana asing dibuka, itu sudah terjadi di zaman Orde Baru," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.
"Kalau Pak Prabowo menisbahkan apa yang disampaikan, apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada pemerintahan Jokowi maka jelas salah alamat. Mengapa? Karena keadaan ekonomi seperti ini di mana asing dibuka, itu sudah terjadi di zaman Orde Baru," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.
Dalam Kritiknya Prabowo juga menyebut ada pihak yang memiliki kekuatan yang mampu mengatur
dinamika politik di Indonesia. Dia menyebut siapa yang memiliki uang
bisa menentukan siapa yang akan jadi pemimpin daerah, bahkan presiden.
NasDem menuntut Prabowo untuk mengungkap siapa pihak yang dimaksudnya itu. Mantan Danjen Kopassus itu juga diminta melapor ke Bawaslu atau Panwaslu bila melihat ada kecurangan dalam pemilu, baik pilkada maupun pilpres.
"Kalau ada yang dukung dengan uang, sebutkan secara spesifik, kalau umum-umum saja susah dipertanggungjawabkan. UU mengatur sumbangan pemilu, kalau ada yang tidak benar, laporkan ke Panwaslu," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.
NasDem menuntut Prabowo untuk mengungkap siapa pihak yang dimaksudnya itu. Mantan Danjen Kopassus itu juga diminta melapor ke Bawaslu atau Panwaslu bila melihat ada kecurangan dalam pemilu, baik pilkada maupun pilpres.
"Kalau ada yang dukung dengan uang, sebutkan secara spesifik, kalau umum-umum saja susah dipertanggungjawabkan. UU mengatur sumbangan pemilu, kalau ada yang tidak benar, laporkan ke Panwaslu," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.
BACA JUGA : Solidgold Berjangka
Partai Golkar juga meminta Prabowo mengkritik dengan memberikan data, bukan hanya lewat tudingan. Golkar juga membantah klaim Prabowo yang menyatakan TNI lemah.
"Saya yakin Pak Prabowo bisa membantu pemerintah dalam mengoreksi hal-hal yang memang perlu perbaikan dan saya rasa jika itu terjadi akan bagus sekali, karena dalam proses pembangunan pasti masih ada celah untuk perbaikan dan setiap anak bangsa perlu terlibat aktif. Namun kritikan tanpa data tidak memberikan solusi," sebut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR Meutya Hafid.
Partai Golkar juga meminta Prabowo mengkritik dengan memberikan data, bukan hanya lewat tudingan. Golkar juga membantah klaim Prabowo yang menyatakan TNI lemah.
"Saya yakin Pak Prabowo bisa membantu pemerintah dalam mengoreksi hal-hal yang memang perlu perbaikan dan saya rasa jika itu terjadi akan bagus sekali, karena dalam proses pembangunan pasti masih ada celah untuk perbaikan dan setiap anak bangsa perlu terlibat aktif. Namun kritikan tanpa data tidak memberikan solusi," sebut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR Meutya Hafid.
Sementara PKB yang merupakan partai pendukung pemerintah, menanggapi
positif kritikan dari Prabowo. Sejumlah kritik Prabowo dinilai sebagai
obat untuk membantu pemerintah menjadi lebih sehat.
"Saya rasa semua kritik dianggap obat membuat sehat saja, bila obatnya tidak tepat, maka dijawab dengan data yang gamblang, dokter pun bila memberi obat harus dengan data cek darah, rontgen, dan lain-lain," ucap Wasekjen PKB Daniel Johan.
"Saya rasa semua kritik dianggap obat membuat sehat saja, bila obatnya tidak tepat, maka dijawab dengan data yang gamblang, dokter pun bila memberi obat harus dengan data cek darah, rontgen, dan lain-lain," ucap Wasekjen PKB Daniel Johan.
Namun hal beda disampaikan Partai Hamura. Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai kritikan Prabowo yang menyerang pemerintahan sebagai tanda dari keputusasaan Prabowo dalam menghadapi Jokowi di Pilpres 2019 nanti.
"Dia cenderung mengilik-ngilik masyarakat dengan komennya untuk bergerak menjatuhkan Jokowi, kayaknya pengen niru '98. Penyebabnya, Prabowo sudah hopeless karena dia tahu tidak akan menang melawan Jokowi di Pilpres 2019," ungkap Inas.
Partai Gerindra membela sang ketum. Salah satu yang disoroti Gerindra
adalah soal kritikan Prabowo mengenai pelemahan TNI yang bertolak
belakang dengan menguatnya institusi Polri.
"Indikasi pelemahan TNI bisa dilihat dengan belum ditingkatkannya kapasitas personel, anggaran, dan alutsista di tubuh TNI dalam rangka keterlibatannya bersama kepolisian RI menghadapi terorisme dan ancaman keamanan lainnya. Sementara pada waktu yang sama, pemerintah ini masih terlihat menganakemaskan Polri," kata Waketum Gerindra Ferry Juliantono.
Sekutu Gerindra, PKS juga memberi pembelaan. Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Prabowo tak akan mengeluarkan pernyataan tanpa data yang akurat.
"Indikasi pelemahan TNI bisa dilihat dengan belum ditingkatkannya kapasitas personel, anggaran, dan alutsista di tubuh TNI dalam rangka keterlibatannya bersama kepolisian RI menghadapi terorisme dan ancaman keamanan lainnya. Sementara pada waktu yang sama, pemerintah ini masih terlihat menganakemaskan Polri," kata Waketum Gerindra Ferry Juliantono.
Sekutu Gerindra, PKS juga memberi pembelaan. Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Prabowo tak akan mengeluarkan pernyataan tanpa data yang akurat.
"Kritik Pak Prabowo punya fakta yang kuat. Target 7% pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Malah utang yang meningkat plus proyek infrastruktur yang tidak berdampak pada ekonomi riil," tutur Mardani.
PAN pun terkesan sepakat dengan langkah yang diambil Prabowo. Meski saat ini PAN merupakan partai yang berada di Kabinet Jokowi, namun partai pimpinan Zulkifli Hasan itu cenderung menunjukkan kedekatan dengan koalisi Gerindra-PKS.
"Saya kira bukan hanya Prabowo yang menilai seperti itu. Ada tokoh-tokoh
lain yang sudah berbicara hal yang sama. Sayangnya, belum ada gerakan
signifikan untuk memperbaiki masalah yang ada itu. Pemerintah adalah
pihak yang paling memiliki otoritas untuk menjawab semua kritik itu,"
papar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.
Kemudian Partai Demokrat (PD) sebagai partai penyeimbang, menilai langkah Prabowo sah-sah saja. Sebagai pihak oposisi, Prabowo disebut wajar memberi kritik.
"Kami berpendapat bahwa kritik yang disampaikan oleh Prabowo kepada pemerintah adalah sah dalam posisinya sebagai warga negara. Apa yang disampaikan oleh Prabowo ya wajar saja sebagai partai yang berada di luar pemerintahan atau yang sering disebut sebagai oposisi," tutup Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Kemudian Partai Demokrat (PD) sebagai partai penyeimbang, menilai langkah Prabowo sah-sah saja. Sebagai pihak oposisi, Prabowo disebut wajar memberi kritik.
"Kami berpendapat bahwa kritik yang disampaikan oleh Prabowo kepada pemerintah adalah sah dalam posisinya sebagai warga negara. Apa yang disampaikan oleh Prabowo ya wajar saja sebagai partai yang berada di luar pemerintahan atau yang sering disebut sebagai oposisi," tutup Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar