PT SOLID GOLD BERJANGKA - Saham PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (SQBB) hari ini
disuspensi oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Suspensi ini dilakukan
seiring dengan rencana perseroan untuk melakukan penghapusan pencatatan
saham (delisting).
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi naik taksi online menuju Harris Vertu Hotel Harmoni, Jakarta. Budi memesan taksi online dari salah satu operator yakni Go-Car, bernomor polisi B 1697 PYS.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pentingnya
keberadaan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan agar penerimaan dapat
diperoleh secara optimal.
Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di situs Bursa Efek Indonesia (BEI).Saham SQBB dan PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (SQBI)telah
disuspensi di pasar reguler dan tunai. Adapun kronologisnya, yakni:
1. Berdasarkan Pengumuman Nomor: Peng-SPT-00010/BEI/PRS/09-2009
pada 17 September 2009, saham Biasa SQBB disuspensi di seluruh pasar.
2. Berdasarkan Pengumuman Nomor: Peng-SPT-00007/BEI/PRS/09-2009 pada 24
September 2009, saham Biasa SQBB hanya dapat diperdagangkan di pasar
negosiasi.
3. Berdasarkan Pengumuman Nomor: Peng-SPT-00007/BEI.PP1/02-2017,
Peng-SPT-00007/BEI.PP2/02-2017, Peng-SPT-00007/BEI.PP3/02-2017 pada 2
Februari 2017, saham SQBB diperpanjang suspensi di pasar reguler dan
tunai dan saham preferen SQBI disuspensi di pasar reguler dan tunai.
Berdasarkan surat tersebut, maka bursa memutuskan untuk melakukan
penghentian sementara efek perseroan SQBB dan SQBI di pasar negosiasi
mulai sesi I perdagangan efek pada 25 Oktober. Bursa pun meminta kepada
pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan
informasi.
Budi mengaku sempat berbincang-bincang dengan sopir tentang suka dukanya menjadi sopir transportasi online."Tadi saya sempet diskusi apa suka dukanya dia memilih Go-Car karena
dia udah coba beberapa ini yang terbaik, tetapi yang menggembirakan dia
menampilkan cukup uang untuk membayar leasing mobil yang sudah
dilakukan lebih dari satu tahun, dia masih menyisihkan untuk keluarga,
dan dia masih bisa memberikan anaknya makanan (Hokben) saat pulang, ini
suatu hal yang menggembirakan," ujar Budi dalam acara Focus Group
Discussion 'Mengupas Polemik Peraturan Transportasi Online' di Hotel Harris Vertu
"Pesannya adalah, kita memberikan ruang buat taksi online,
industri yang ada di Indonesia, walau kita harus pikirikan bahwa ada
taksi konvensional yang telah ada sebelumnya harus kita berikan
kesataraan. Dengan kita memberikan ruang yang sama, saya yakin ekonomi
masyarakat dilayani dengan baik," sambungnya.
Selain mendengar suka duka menjalani profesi tersebut, Menteri
Budi juga mengaku menerima masukan dari driver tersebut. Salah satunya
adalah mengenai kuota yang diminta untuk diatur.
"Ada diskusi kecil yang saya sampaikan. Pak itu kalau kuota
gimana? Harus diatur kalo diatur, dia bilang sekarang saya
pendapatannya agak kurang, kalau kuota setuju aja," jelasnya.
Selain masalah kuota, Budi juga mengaku sempat menanyakan terkait
masalah pengaturan tarif. Namun ketika ditanya, Budi mengaku jika
driver tersebut menolak dengan alasan pelanggan yang akan kabur jika
tarif batas bawah diatur.
"Diakui kedua tentang tarif. Tarif batas bawah jangan dong pak,
nanti pada enggak ke tempat saya lagi. Lalu saya bilang kalau tarif
bawah nanti ada keuntungan bagi transportasi online. Coba
pikir dari Karet sini Rp10.000, kalian tahu enggak kalau perusahaan
kalian ada monopoli nanti enggak bisa survive. lalu dia bilang 'oh iya
benar juga ya tarif bawah harus diatur'," jelas Budi
"Saya bilang juga ke mereka, kalau ada stiker ada untungnya, pakai stiker enggak kena genap ganjil," imbuhnya.
Menurut Budi, driver tersebut pun menerima hasil penjelasannya tentang aturan angkutan online. Dari hasil diskusi itu, Budi bisa menyimpulkan jika aturan online dijelaskan secara komprehensif pasti semua pihak bisa memahami.
"Kalau penjelasannya komprehensif maka mereka akan setuju," ucapnya.
Pada seminar bertema "Sinergi Reformasi Perpajakan dan Bea Cukai" dalam
rangka peringatan Hari Oeang ke-71, Sri Mulyani menyatakan bahwa kedua
institusi tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk menopang
kebutuhan negara, khususnya terkait APBN.
"Peranan Kementerian Keuangan sangat penting. Ditjen Pajak dan Ditjen
Bea Cukai dua institusi yang bangun tulang punggung Republik ini. Dia
sebagai pengelola keuangan negara yang punya tujuan kumpulkan penerimaan
negara," katanya di Kantor Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani pun menekankan bahwa kedua institusi itu memungut pajak
dan cukai dari masyarakat hingga pelaku usaha semata-mata adalah untuk
menjalankan amanat Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. "Semua
diamanatkan oleh UUD kita untuk pungut pajak bukan karena hobi, tapi
itu amanat UUD, dan dituangkan dalam UU yang atur cara memperoleh
penerimaan negara," lanjutnya.
Kementerian Keuangan, lanjut Sri Mulyani juga punya tugas, selain
mengumpulkan penerimaan negara, yakni melakukan pengelolaan keuangan
yang jumlahnya besar diperuntukkan kementerian/lembaga (K/L), mulai dari
lingkungan pusat hingga ke daerah.
Oleh karenanya, sinergi antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai juga
perlu ditingkatkan, karena dia merupakan salah satu institusi untuk
mendukung hal tersebut di atas.
"Kita institusi yang tak boleh berhenti perbaiki diri. Sebagai
institusi tak boleh berhenti melakukan reformasi. kalau ada yang katakan
kita sudah cukup baik tak perlu reformasi dan perbaiki diri saya rasa
oknum tersebut salah masuk institusi, karena institusi ini terus
dihadapkan dan diharuskan untuk terus reformasi. Reformasi adalah nafas
hidup kita," tandasnya.
Baca Juga Artikel Keren & Terupdate Kami Lainnya Di :
wordpress.com weebly.com blogdetik.com strikingly.com
wixsite.com jigsy.com spruz.com bravesite.com