Selasa, 08 Januari 2019

solid berjangka | Di Palu, Prabowo Singgung Pejabat yang Korupsi Bantuan Bencana Alam

Di Palu, Prabowo Singgung Pejabat yang Korupsi Bantuan Bencana Alam
solid berjangka makassar - Maraknya aksi korupsi program bantuan bencana alam yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan di Indonesia, menjadi perhatian serius bagi Calon Presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto. 


Di hadapan masyarakat korban selamat dari bencana tsunami, gempa, dan likuifaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Prabowo menyinggung kelakuan pejabat pemerintahan yang melakukan praktik korupsi bantuan bencana alam. Padahal program-program tersebut diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. 


"Kita harus waspada, kita juga sedih di beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana. Saya tidak mengerti, ada saja kelakuan seperti itu disaat saudara saudara kita terkena musibah," ungkap Prabowo pada acara Temu Kader, Simpatisan dan Relawan dalam Kegiatan Prabowo Menyapa Masyarakat Sulawesi Tengah di Hotel Santika, Palu.

Atas banyaknya aksi praktik korupsi tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki pekerjaan yang berat. Karena itu, dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia serta bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.


"Kita masih punya pekerjaan yang berat, kita harus selamatkan masa depan bangsa kita semua, kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu perjuangan kita semua, tutur Prabowo. 

"Negara kita sudah lama dikecewakan oleh elit-elit yang ada di Jakarta, Kita ingin negara kita tidak korupsi, kita harus selamatkan bangsa Indonesia. Dan saya berpandangan bahwa elit di jakarta sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dan saya melihat rakyat sudah mengerti, sudah sadar, dan rakyat Indonesia tidak mau di bohongi lagi," papar Prabowo menambahkan. 


Seperti diketahui, praktik korupsi penanganan bencana alam kerap terjadi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia. Seperti kasus korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan anggota DPRD, Kepala Dinas dan pihak kontraktor.


Selain itu, adanya pembangunan gedung shelter tsunami di daerah Pandeglang Banten senilai Rp18 miliar. Yang yang paling baru adalah Korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 dalam proyek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

 

Senin, 07 Januari 2019

SOLID GOLD | Ironi Dunia Hiburan, 45 Artis di Jaringan Prostitusi Online

Ironi Dunia Hiburan, 45 Artis di Jaringan Prostitusi Online
SOLID GOLD MAKASSAR - Kasus prostitusi yang melibatkan artis Vanessa Angle berlanjut pada terungkapnya jaringan praktik prostitusi online yang melibatkan artis-artis lainnya. Polisi menyebut ada 45 artis lain yang ada di jaringan prostitusi yang terkait dengan Vanessa.

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan menyebut ada puluhan artis lain yang terhubung dengan dua muncikari yang juga menyediakan jasa artis Vanessa maupun Avriellia Shaqqila, yaitu ES dan TN. 


"Ada 45 oknum artis yang terlibat langsung dengan dua muncikari ini. ES berhubungan langsung dengan si artis dan TN dengan selebgram," kata Luki.
Luki mengatakan jaringan prostitusi online ini cukup besar. Hal ini tentu menjadi ironi di dunia hiburan.


Polisi, yang sudah mengantongi identitas para artis, akan memanggil satu per satu artis yang diduga terlibat dalam jaringan  ini. Sedangkan Vanessa Angel dan Avriella Shaqqila sudah diperbolehkan kembali ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan yang cukup panjang di Mapolda Jatim.

Belum sampai di situ, Luki mengatakan ada juga 100 model yang tergabung dalam jaringan ini. Muncikari ES dan TN bekerja dengan menawarkan jasa prostitusi itu lewat media sosial. Kedua muncikari dikenai pasal berlapis, yaitu Pasal 27 dan 45 UU ITE serta Pasal 296 dan 506 KUHP.

"Yang ES ini memang langsung berhubungan dengan oknum artis. Yang T, dia yang dari model FHM, Popular, ini ada 100 nama dari majalah Popular, iklan, dan lain-lain," kata Luki.


Luki mengatakan pihaknya juga sudah mengantongi data-data dari foto para artis dan model hingga tarif tiap orang. Menurut Luki, biasanya tarif mereka disesuaikan dengan tingkat kepopuleran sang artis.

"Nama-nama sudah kita pegang semua dan tarifnya juga ada sesuai dengan tingkat kepopuleran," pungkasnya.

Diketahui,Vanessa bersama Avriella ditangkap pada Sabtu (5/1). Selain itu, ada tiga orang lain yang diamankan, yakni dua muncikari asal Jakarta dan satu asisten.

Saat ditangkap, Vanessa sudah kencan di hotel, sementara Avriella belum berkencan.


Polisi melepas pengusaha bernama Rian yang memakai jasaDiketahui, Vanessabersama Avriella ditangkap pada Sabtu (5/1). Selain itu, ada tiga orang lain yang diamankan, yakni dua muncikari asal Jakarta dan satu asisten.

Saat ditangkap, Vanessa sudah kencan di hotel, sementara Avriella belum berkencan.

Polisi melepas pengusaha bernama Rian yang memakai jasa Diketahui, Vanessa bersama Avriella ditangkap pada Sabtu (5/1). Selain itu, ada tiga orang lain yang diamankan, yakni dua muncikari asal Jakarta dan satu asisten.

Saat ditangkap, Vanessa sudah kencan di hotel, sementara Avriella belum berkencan.


Polisi melepas pengusaha bernama Rian yang memakai jasa  proatitusi online. Rian hanya berstatus sebagai saksi. Pengusaha tambang pasir itu sempat diperiksa usai digerebek di salah satu hotel di Surabaya dengan Vanessa Angel. Namun pemeriksaan tersebut hanya berlangsung beberapa jam.. Rian hanya berstatus sebagai saksi. Pengusaha tambang pasir itu sempat diperiksa usai digerebek di salah satu hotel di Surabaya dengan Vanessa Angel. Namun pemeriksaan tersebut hanya berlangsung beberapa jam.. Rian hanya berstatus sebagai saksi. Pengusaha tambang pasir itu sempat diperiksa usai digerebek di salah satu hotel di Surabaya dengan Vanessa Angel. Namun pemeriksaan tersebut hanya berlangsung beberapa jam.

Kamis, 27 Desember 2018

PT SOLID BERJANGKA | Penumpang Citilink Bisa WiFi-an Gratis di Udara

 Foto: Citilink. Sylke Febrina Laucereno

PT SOLID BERJANGKA MAKASSAR - Maskapai berbiaya hemat (LCC) Citilink Indonesia resmi menambahkan fasilitas wireless fidelity (wifi) atau internet nirkabel gratis dalam penerbangan. Fasilitas wifi ini ditambahkan agar penumpang bisa tetap eksis di ketinggian 35.000 kaki.


Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo mengungkapkan wifi di atas pesawat ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen Citilink yang mayoritas adalah anak muda.

"Ini semata untuk memenuhi kebutuhan konsumen kami yang didominasi kelompok milenial digital di Indonesia," kata Juliandra.




sudah ada satu pesawat Cengkareng-Denpasar yang sudah terpasang wifi gratis yang menggunakan teknologi WiFi GX Aviation System.

Juliandra menjelaskan bahwa fasilitas free wifi ini sejalan dengan target Citilink Indonesia untuk menjadi digital airline yang akan mempermudah konektivitas masyarakat pada saat ini yang memiliki tingkat mobilitas yang semakin tinggi dan menawarkan pengalaman yang berbeda pada penumpang yang didominasi oleh kelompok milennials berumur antara 20 hingga 35 tahun yang sudah terbiasa beraktivitas secara digital dalam kehidupan sehari hari. 


Ke depannya pemanfaatan digitalisasi tidak hanya terbatas pada layanan konektivitas WiFi namun akan menyentuh ke seluruh lini operasional penerbangan sehingga tidak hanya penumpang yang dapat menikmati layanan hassle free Citilink namun dapat dinikmati opeh seluruh stakeholders Citilink baik internal maupun eksternal. 




Juliandra menambahkan pada 2019 ditargetkan ada 19 pesawat yang dilengkapi dengan wifi. "Jadi sampai akhir 2019 pesawatnya sudah ada 20 yang live terkoneksi wifi, secara bertahap dan sisanya dikebut 2020," imbuh dia.


Citilink Indonesia berharap program ini menjadi suatu terobosan dalam dunia penerbangan dan menjadi legacy dalam dunia digital Indonesia.

Rabu, 26 Desember 2018

SOLID GOLD BERJANGKA | Filosofi Uma Lengge

Rumah adat ini kaya akan filosofi (Faruk/detikTravel)
SOLID GOLD BERJANGKA MAKASSAR - Bangunan adat yang ada di nusantara terbuat dari kayu dan bambu, di mana keseluruhan elemennya saling kait mengkait. Seperti struktur Uma Lengge di Bima, NTB. 

Bangunan Uma Lengge tidak sembarang dan ternyata memiliki makna tersendiri yang berdasarkan kepercayaan suku Bima. Ini wajib para traveler ketahui. 

Uma Lengge umumnya menggunakan empat tiang yang menumpu pada fondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan tiang. Konstruksi bangunan ini agar tahan gempa dan angin kencang atau dalam arti lainnya tidak mudah runtuh. Seluruh bagian merupakan satu kesatuan yang diletakkan di atas batu begitu saja.


Tiang atau dalam bahasa Bima nya Ri'i Uma berbentuk huruf A. Setiap Ri'i diberi Wole semacam pasak untuk mengunci tiangnya. Ukuran fondasi biasanya bervariasi, tergantung besar tiang penyangga bangunan, pada pemasangan fondasi, lansung diletakkan di permukaan tanah. 

Untuk tiang penyangga biasanya digunakan kayu Jati, dengan sistem penyambungan menggunakan sambungan kayu dengan dimensi 5x6 meter. Ini sesuai dengan adat setempat, untuk jumlah tiang harus dengan jumlah empat karena tiang yang berjumlah lebih itu untuk rumah para bangsawan, melayu dan bugis.


Yang menarik dari Uma Lengge yaitu tikus tidak dapat naik ke atas rumah karena terhalang oleh Ngapi, dan batu fondasi pun konon katanya dimantrai oleh para sando (Dukun) supaya tikus tidak bisa naik ke atas rumah.

Lantai Uma Lengge menggunakan bahan dari bambu yang disebut Ngori Sari dan bertingkat tiga. Seperti pada tiang, lantai pertama juga tidak menggunakan paku untuk penyambungan hanya diikat dari tali yang terbuat dari kulit pohon pisang dan kulit pohon lainnya dan lantai pertama di gunakan untuk aktifitas menerima tamu ataupun menenun.


Pada lantai kedua juga terbuat dari bambu yang digunakan untuk ruang tidur disebut Ade Uma agar dapat naik ke lantai kedua menggunakan tangga disebut Karumpa Ntada yang dibuat antara tiang-tiang penyangga. Lantai tiganya disebut Pamoka untuk menyimpan bahan makanan.

Tepat di kolong lantai dua terdapat kandang ayam yang disebut Tada Janga yang sengaja dibuat oleh pemilik rumah. Tujuannya adalah ketika ayam berkokok agar terdengar jelas dan langsung membangunkan tuan rumah. Kadang juga di dalam rumah ditaruh Jaba Kawubu yaitu sejenis burung puyuh yang diyakini bisa menolak ilmu santet.


Pada bagian atap rumah terbuat dari jerami dan daun kelapa yang disebut dengan Butu Doro. Uma lengge ini merupakan awal bangunan arsitektur zaman Ncuhi suku Mbojo sekiataran abad 12 masehi. 

Masa kepopulerannya berakhir pada tahun 1990 Masehi, dan sekarang salah satu wilayah yang masih menjaga kelestarian Uma Lengge tepatnya di Desa Maria, Kecamatan Wawo.

Jika pemilik rumah akan berpergian jauh maka tangga di rumahnya akan disimpan di samping rumahnya untuk menandakan dia tidak berada di rumah atau sedang bepergian. Tangga itu disebut Karumpa Ntada. 


Dalam kepercayaan agama lama Suku Mbojo, bahwa arwah leluhur mereka bersemayam di atas atap rumah mereka yang disebut Wanga. Di situ mereka meyakini bahwa arwah leluhurnya menjaga keselamatan yang punya rumah dan juga dimantrai. 

Jumat, 21 Desember 2018

PT SOLID GOLD BERJANGKA | TNI Hadir di Nduga untuk Lindungi Rakyat, Bukan untuk Membunuh

TNI Hadir di Nduga untuk Lindungi Rakyat, Bukan untuk Membunuh
PT SOLID GOLD BERJANGKA MAKASAR - Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan kehadiran aparat TNI di Kabupaten Nduga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), bukan untuk membunuh rakyat. Hal ini menyikapi seruan Gubernur Papua.

Hal ini guna menyikapi seruan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda serta para pimpinan Fraksi DPRP.

Para pemimpin eksekutif dan legislatif sebelumnya di Papua meminta kepada Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pascaterjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang pahlawan pembangunan Papua di Puncak Kabo, Distrik Yigi Kabupaten Nduga pada awal Desember.

"Saya sudah baca seruan tersebut yang diberitakan oleh beberapa media. Seruan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur dan Ketua DRPP serta para pihak tidak memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai pemimpin, pejabat dan wakil rakyat," katanya. Bahwa seorang gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (NKRI) di daerah. Gubernur berkewajiban menjamin segala program nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah gubernur bersikap menentang kebijakan nasional," ujar Kolonel Inf M Aidi.


"Kehadiran TNI dan Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas negara guna melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kok, gubernur dan Ketua DPRP malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan negara malah didukung dan dilindungi," katanya.

Hingga kini, kata dia, masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah dimana rimbanya. 

"Bapak gubernur, ketua DPRP, para ketua fraksi DPRP, pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, apakah saudara-saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang?" katanya dengan nada bertanya. 

"Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI dan Polri telah menghentikan pencarian karena perintah gubernur dan DPRP? Di mana hati nurani saudara-saudari sebagai manusia ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin. Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada Anda," lanjutnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintan Daerah pasal 67 berbunyi, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: khususnya poin; a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. Lalu, pada poin f yakni melaksanakan program strategis nasional. Dengan demikian, kata dia, bila Gubernur Lukas Enembe bersikap mendukung perjuangan separatis Papua merdeka dan menolak kebijakan progam strategis nasional maka tela melanggar UU negara dan patut dituntut sesuai dengan hukum.


"Gubernur adalah ketua Forkopimda di daerah dengan anggotanya meliputi Pangdam, Kapolda, Ketua Pengadilan dan Kepala Kejaksaan," katanya. Dengaposisi sebagai gubernur, sehasnya melaksanakan rapat Forkopimda untuk bersama-sama membahas tentang upaya menumpas gerakan separatis di wilayahnya. Bukan membuat pertanyataan yang seakan-akan mejadi juru bicara gerombolan separatis dan menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum.

"Kodam XVII/Cenderawasih tidak akan menarik pasukan dari Kabupaten Nduga, karena selaku prajurit di lapangan, hari raya bukanlah alasan untuk ditarik dari penugasan, karena kami yakin Tuhan pun juga maha tahu akan kondisi itu. Sebagian besar prajurit kami juga umat Kristiani," katanya. 

"Pangdam dan Kapolda juga hambah Tuhan. Kami parjurit sudah terbiasa merayakan hari raya di daerah penugasan, di gunung, di hutan, di tengah laut atau di mana pun kami ditugaskan. Dan tidak ada masalah dengan perayaan Natal di Mbua dan Yigi kompleks, rakyat dan aparat keamanan khususnya umat Kristiani akan melaksanakan ibadah secara bersama-sama," sambungnya.

Menurut dia, pada 6 Desember 2018, di Mbua dilaksanakan ibadah bersama antara rakyat dan TNI di Gerja Mbua yang dipimpin oleh Pendeta Nataniel Tabuni yang merupakan Koordinator Gereja se-Kabupaten Nduga, yang dihadiri oleh Danrem 172/PWY Kolonel J Binsar P Sianipar. 

"Di sini, saya ingin mnegaskan bahwa terjadinya tidakan kekerasan yang memakan korban dan mengakibatkan trauma terhadap rakyat di Nduga termasuk di daerah mana pun di seluruh Indonesia bukan disebabkan karena hadirnya aparat keamanan TNI dan Polri di daerah tersebut," katanya.

Tetapi kekerasan itu terjadi karena adanya pelanggaran hukum, karena adanya gerombolan separatis yang mempersenjatai diri secara illegal, melakukan pembantaian secara keji terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa. 

"Ingat, mempersentai diri sendiri cara illegal itu sudah merupakan pelanggaran hukum berat yang tidak pernah dibenarkan dari sudut pandang hukum mana pun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi kalau aparat keamanan yang diminta untuk meletakkan senjata, itu adalah kesalahan terbesar," katanya.

Jadi menurut saya, gubernur dan Ketua DPRP serta pihak mana pun tidak sepantasnya meminta aparat keamanan TNI dan Polri ditarik dari Nduga dan di daerah tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat yang harus mendapatkan penindakan hukum," katanya.

Justru apabila, TNI dan Polri tidak hadir, padahal nyata-nyata di tempat tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat maka patut di sebut TNI dan Polri atau negara telah melakukan tindakan pembiaran. Sehingga, sudah seharusnya bila gubernur dan Ketua DPRP sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat yang bijak, tidak harus meminta aparat keamanan TNI dan Polri yang ditarik. 


"Tetapi para pelaku pembantaian itulah yang harus didesak untuk menyerhkan diri beserta senjatanya kepada pihak yang berwajib guna menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bukankah gerombolan separatis pimpinan Egianus Kogoya telah menyatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab, telah melakukan pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Isataka Karya," katanya.

Jika mereka memang bertanggung jawab, lanjut dia, harusnya jangan menjadi pengecut dan bersembunyi kemudian kemana-mana berkoar-koar seolah-olah mereka yang teraniaya, sedangkan aparat keamanan dituduh sebagai penjahat kemanusiaan.

"Kami, TNI dan Polri bukan datang untuk menakut-nakuti rakyat apalagi membunuh rakyat. Yang kami cari adalah mereka para pelaku pembantaian. Rakyat dan aparat TNI serta Polri bisa merayakan Natal bersama di daerah tersebut. Rakyat tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran di Mbua dan Yigi Kompleks. Yang merasa terganggu adalah mereka para pelaku kejahatan yang berlumuran dosa telah membatai warga sipil yang tidak berdaya," katanya.

Kepada para kelompok-kelompok berkepentingan, para pejabat birokrat, wakil rakyat, akademisi, tokoh agama, aktivis, pemerhati HAM dan lain-lain yang selalu berkomentar miring menyudutkan aparat TNI dan Polri, seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang benar yang dilakukan oleh TNI dan Polri. 

"Instropeksi diri saudara-saudari, berhentilah mengatas namakan rakyat, seolah-olah saudara adalah dewa pelindung dan penyelamat rakyat, karena belum tentu juga seberapa besar peranan saudara untuk memihak kepada kepentingan rakyat," katanya.

Bantuan TNI dan Polri Ketika rakyat sipil atau anggota TNI dan Polri yang jadi korban oleh kebiadaban para KKSB, semua pihak diam, bungkam seribu bahasa. Tetapi manakalah yang menjadi korban adalah pihak KKSB dari pihak saudara, langsung bereaksi bagaikan cacing kepanasan. Ini semua indikatornya apa? Saat Asmat dilanda musibah KLB campak dan gizi buruk, TNI adalah institusi pertama yang terjun langsung dengan mengerahkan segala sumber dayanya dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih dan Panglima TNI.


"Tapi kami tidak pernah tahu bantuan apa yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi dan wakil rakyat terhadap warga Asmat, bahkan mungkin satu kalipun pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe tidak pernah menengok warganya yang menderita di Asmat," katanya mencontohkan tindakan TNI untuk membantu rakyat Papua. Lalu, ketika bencana embun beku melanda di Distrik Kuyawage di Kabupaten Lanny Jaya pada Jli 2015, yang mengakibatkanratusan masyarakat eksodus mengungsi ke Tiom.

Dandim Jayawijaya dan Kapolres Lanny Jaya beserta jajaranya yang paling pertama mendirikan tenda-tenda pengungsian, membangun dapur umum, menjemput para pengungsi sampai ke pucuk-pucuk gunung.

"Kondisi seperti itupun kami masih diganggu dengan tembakan oleh KKSB pimpinan Enden Wanimbo. Tapi kami tidak pernah mendengar bantuan apa yang diberikan pemerintah provinsi dan wakil rakyat terhadap warga Kuyawage," katanya.

Hampir bersamaan itu, di Mbua dilanda penyakit dan puluhan bayi dilaporkan meninggal pada periode Oktober hingga November 2015, Kodim 1702/Jayawijaya adalah institusi pertama yang mengirim bahan makanan, lauk pauk, pakaian, selimut dan lain-lain ke Mbua dan saat itu disambut oleh Pendeta Natalies Tabuni koordinator gereja se-Kabupaten Nduga.

"Tapi kami pun tidak pernah mendengar bantuan apa yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi dan wakil rakyat maupun pemerintah Kabupaten Nduga terhadap rakyatnya di Mbua," katanya.

Termasuk persoalan kemanusiaan lainnya yang melanda Papua selama ini, apakah itu wabah penyakit, bencana longsor, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, konflik sosial dan lain-lain, TNI selalu hadir sebagai garda terdepan untuk meringankan beban warga yang menderita.

"Kami, TNI dan Polri tidak butuh dipuji dan disanjung terhadap apa yang telah kami lakukan untuk rakyat, karena memang itulah tugas dan kewajiban kami untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah kami," katanya. 


Bahwa memang benar, prajurit TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk membunuh dan terbunuh, tapi para prajurit adalah orang-orang yang paling menghargai kehidupan, karena selalu siap mempertaruhkan kehidupannya sendiri untuk menjamin kehidupan rakyat dan kehidupan yang lebih besar.

"Selaku prajurit TNI dan pribadi saya sangat hormat dan bangga kepada Wali Kota Jayapura DR Benhur Tommy Mano atas peryataan sikapnya yang tetap setia kepada NKRI dan menentang sistem yang tidak demokratis berlangsung di tanah Papua ini, yaitu sistem Noken," katanya.

Wali Kota Jayapura, kata dia, telah mempresentasikan dirinya sebagai negarawan sejati yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, kelompok apalagi kepentingan pribadi.

"Bapak Wali Kota Jayapura patut menjadi contoh dan panutan bagi setiap kepala daerah, setiap pemimpin termasuk setiap tokoh bangsa di seluruh wilayah NKRI," katanya mencontohkan sikap kenegarawanan seorang pemimpin daerah.