Solid Gold Makassar - Departemen Manajemen dan Anggaran Gedung Putih mengajukan surat penundaan pembatasan kerja sama gadget keluaran China, Huawei.
Mengutip
Wall Street Journal yang dilansir dari CNBC.com, Senin (10/6/2019), hal
ini dilakukan karena dapat berdampak besar terhadap beberapa perusahaan
yang juga menjadi pemasok di pemerintahan Amerika Serikat (AS).
Direktur
Departemen Manajemen dan Anggaran Gedung Putih Russell Vought,
menyampaikan pendapat tersebut melalui surat yang ditujukan kepada Wakil
Presiden AS Mike Pence dan anggota-anggota kongres.
Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa dengan diberlakukannya
undang-undang pembatasan kerja sama atau bahkan yang mengarah kepada
pemutusan kerja sama dengan Huawei di AS, dapat menyebabkan pengurangan
yang signifikan terhadap pendapatan beberapa perusahaan yang menjadi
sumber pendapatan pemerintahnya sendiri.
"Meskipun larangan ini
penting bagi keamanan nasional, sejumlah lembaga telah mengetahui bahwa
dampak buruk dari peraturan ini dapat berpotensi besar bagi sejumlah
pemangku kepentingan," sebut Russell dalam surat tersebut.
Sebelumnya,
Presiden Donald Trump telah mengumumkan adanya ancaman nasional
terhadap pertahanan AS, tepatnya melalui teknologi. Huawei pun dianggap
sebagai alat yang dapat memata-matai AS dan dimasukkan ke dalam daftar
hitam oleh Departemen Perdagangan AS.
Sejak ditandatanganinya
daftar hitam tersebut oleh Trump pada tahun 2018, Huawei kesulitan dalam
mengembangkan bisnisnya di AS. Padahal, Huawei akan meluncurkan ponsel
pintar 5G pertama di dunia.
Selain itu, Trump juga telah melarang Google dan Facebook untuk memasang
perangkat lunaknya di ponsel keluaran Cina tersebut. Sehingga, Huawei
tak lagi bisa menggunakan sistem operasi dari Google, dan tak lagi
dilengkapi aplikasi Facebook, Instagram, dan WhatsApp.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar