SOLID GOLD BERJANGKA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar rapat dengan Direktur Utama Jakarta Propertindo. Salah satu yang dibahas tentang anggaran proyek kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta yang mencapai Rp 6,8 triliun.

Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, mengatakan angka tersebut masih akan diaudit kembali, karena dianggap terlalu mahal.

“Tadi itu sampai Rp 6,8 triliun, itu sudah kita cicil di 2016. Ada perubahan 2017 ini dan nanti terakhir ditutup di 2018. Tapi nanti diaudit dulu supaya ini betul-betul wajar,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).

Ia menjelaskan proyek ini merupakan tanggung jawab dari Jakarta Propertindo (Jakpro). Namun Permprov DKI harus tetap memperhatikan proyek tersebut.

“Jadikan ada isu itu kemahalan, makannya hari ini kita undang sebetulnya si ini menjadi tanggung jawab dari Jakpro bagaimana dia melakukan lelang dan membuat RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan). Tapi kita sebagai owner harus memperhatikan kalau ada isu yang berkembang seperti ini,” jelas Saefullah.

Saefullah menegaskan untuk sebuah proyek wajar ada keuntungan bagi kontraktor. Namun batas wajarnya hanya 10-15 %.
“Kebetulan tadi ada perintah dari presiden untuk melakukan review dari BPKP sebagai pengawas. Agar anggaran lebih efektif,” ucapnya.

“Kalau pemborong dan kontraktor mendapatkan untung saya rasa wajar. Tapi untungnya dalam persentase yang wajar juga jangan sampai 50-100%. Untung itu sekitar 10-15% lah,” tuturnya.

Meski isu kemahalan dengan dana awal menjadi pembicaraan. Direktur Utama Jakarta Propertindo, Satya Hergandhi, justru meminta tambahan dana sebesar Rp 3,5 triliun.

“Untuk tahun ini kita minta penambahan Rp 3,5 Triliun. Itu tadi yang dijelaskan penggunaanya seperti apa (Dalam rapat tertutup bersama Pemprov DKI),” ucap Satya saat ditemui seusai rapat tertutup.

Kunjungi : Solid Gold