solid berjangka makassar - Maraknya aksi korupsi program bantuan bencana alam yang dilakukan oleh
para pejabat pemerintahan di Indonesia, menjadi perhatian serius bagi
Calon Presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto.
Di hadapan
masyarakat korban selamat dari bencana tsunami, gempa, dan likuifaksi di
Palu, Sigi, dan Donggala, Prabowo menyinggung kelakuan pejabat
pemerintahan yang melakukan praktik korupsi bantuan bencana alam.
Padahal program-program tersebut diperuntukkan untuk membantu masyarakat
yang terkena musibah.
"Kita harus waspada, kita juga sedih di
beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana.
Saya tidak mengerti, ada saja kelakuan seperti itu disaat saudara
saudara kita terkena musibah," ungkap Prabowo pada acara Temu Kader,
Simpatisan dan Relawan dalam Kegiatan Prabowo Menyapa Masyarakat
Sulawesi Tengah di Hotel Santika, Palu.
Atas banyaknya aksi praktik korupsi tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa
bangsa Indonesia memiliki pekerjaan yang berat. Karena itu, dirinya
bersama Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk
berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia serta
bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
"Kita masih punya pekerjaan yang berat, kita harus selamatkan masa depan
bangsa kita semua, kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini
panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu
perjuangan kita semua, tutur Prabowo.
"Negara kita sudah lama
dikecewakan oleh elit-elit yang ada di Jakarta, Kita ingin negara kita
tidak korupsi, kita harus selamatkan bangsa Indonesia. Dan saya
berpandangan bahwa elit di jakarta sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dan
saya melihat rakyat sudah mengerti, sudah sadar, dan rakyat Indonesia
tidak mau di bohongi lagi," papar Prabowo menambahkan.
Seperti
diketahui, praktik korupsi penanganan bencana alam kerap terjadi di
berbagai sektor pemerintahan di Indonesia. Seperti kasus korupsi dana
rehabilitasi gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk
pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan anggota DPRD, Kepala Dinas
dan pihak kontraktor.
Selain itu, adanya pembangunan gedung
shelter tsunami di daerah Pandeglang Banten senilai Rp18 miliar. Yang
yang paling baru adalah Korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air
minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 dalam proyek
pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah
bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar